AGENDA RAPAT PARIPURNA : RAPAT PARIPURNA LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS LKPJ DAN PEMBACAAN REKOMENDASI.

AGENDA RAPAT PARIPURNA :

RAPAT PARIPURNA LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS LKPJ DAN PEMBACAAN REKOMENDASI.

A. Waktu dan Tempat :

1. HARI : SELASA

2. TANGGAL : 29 APRIL 2025

3. PUKUL : 10.00 WIB S/D SELESAI.

4. TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KAB.BATU BARA

B. Turut Hadir :

KETUA DPRD KABUPATEN BATU BARA BAPAK SAFI’I,SH

BUPATI KAB. BATU BARA YANG DIWAKILKAN OLEH WAKIL BUPATI BAPAK SYAFRIZAL SE, MAP

SEKRETARIS DPRD KAB. BATU BARA BAPAK IZHAR FAUZI, SH

SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. BATU BARA

OPD DAN UNSUR FORKOPIMDA KAB. BATU BARA

      MENGACU KEPADA PERATURAN YANG ADA PANSUS LKPJ BUPATI BATU BARA TAHUN 2024 DILAKSANAKAN BEBERAPA KEGIATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBAHASAN DPRD SECARA INTERNAL YAITU :

1. RAPAT INTERNAL PANSUS

2. RAPAT PEMBAHASAN LKPJ BUPATI BATU BARA TAHUN 2024 BERSAMA PENGGUNA ANGGARAN YAITU KEPALA OPD, BADAN SERTA KECAMATAN DAN BUMD

3. RAPAT PEMBAHASAN LKPJ BUPATI BATU BARA TAHUN 2024 BERSAMA TAPD

4. MENYUSUN LAPORAN DAN KEPUTUSAN PANSUS LKPJ SETELAH BERAKHIRNYA BERDASARKAN LKPJ BUPATI TAHUN 2024,

 PANSUS AKAN MEMBERIKAN REKOMENDASI SECARA UMUM TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN SEBAGAI BERIKUT PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2024.

REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN KINERJA MASING-MASING OPD SEBAGAI BERIKUT :

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

REKOMENDASI

PIHAK DINAS AGAR BERINISIATIF DAN PRO AKTIF BERKOMUNIKASI DENGAN PIHAK BPJS KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SOLUSI DALAM MENINGKATAN KEAKTIFAN BPJS KESEHATAN DI MASYARAKAT. SEHINGGA JAMINAN KESEHATAN UHC NON CUT OFF DAPAT DIBERLAKUKAN KEMBALI. HAL INI TENTU DIPERLUKAN KESERIUSAN UNTUK KOORDINASI DAN KOMUNIKASI SECARA INTENSIF DENGAN PIHAK BPJS KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN WIN WIN SOLUTION.

LAKUKAN VALIDITAS DATA NIK PADA PANGKALAN DATA BASE DUKCAPIL. SALAH SATUNYA DENGAN MEMBUKA POSKO UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA NIK. MELAKUKAN SOSIALISASI KE SELURUH KANTOR DESA UNTUK MASYARAKAT SEGERA MENDAFTARKAN BAYI YANG LAHIR KE DISDUKCAPIL KAB. BATU BARA, SEHINGGA PEMUTAKHIRAN DATA BASE DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.

AGAR DILAKUKAN KOORDINASI UNTUK MENGHASILKAN SOLUSI TERKAIT TUNGGAKAN KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KESEHATAN, BISA DENGAN MEMINTA MORATORIUM BERUPA PENGURANGAN TUNGGAKAN KEPADA PIHAK BPJS KESEHATAN TERKAIT TUNGGAKAN TERSEBUT.

BERKOORDINASI DENGAN PIHAK BPJS KESEHATAN TERKAIT MASYRAKAT YANG MEMBUTUHKAN SEGERA LAYANAN KESEHATAN, NAMUN KARENA KENDALA TUNGGAKAN TIDAK DILAYANI. HAL INI TENTU TIDAK DAPAT DIBENARKAN. PIHAK FASILITAS KESEHATAN HARUS TETAP MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN SEMBARI PIHAK KELUARGA MENGURUS KEPESERTAAN YANG TERTUNGGAK. DISINILAH DIHARAPKAN PERAN SERTA DAN KONTRIBUSI DINAS TERKAIT UNTUK MENJEMBATANI PERMASALAHAN TERSEBUT.

PIHAK DINAS AGAR MENJALIN KERJASAMA DENGAN PIHAK KORPORASI SWASTA DAN JUGA DAERAH UNTUK DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM PENANGANAN STUNTING YANG CUKUP TINGGI DI KAB. BATU BARA DALAM BENTUK KERJASAMA KEMITRAAN DALAM PENGADAAN KOMPONEN GIZI YANG DIBUTUHKAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA CSR DAN BENTUK LAINNYA.

RSUD BATU BARA

REKOMENDASI

PENINGKATAN PELAYANAN MEDIS DAN LAYANAN LAINNYA KEPADA SETIAP MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN MEDIS MUTLAK HARUS DILAKUKAN. TERUTAMA DARI SISI PEDULI

DAN PRO AKTIF DALAM MELAYANI DENGAN KONSEP SERVICE EXCELLENT. HARUS LEBIH BAIK DARI RUMAH SAKIT SWASTA. KARENA RSUD OK ARYA HARUS BISA MENJADI ROW MODEL DALAM LAYANAN RUMAH SAKIT.

MEMAKSIMALKAN TENAGA MEDIS MULAI DARI DOKTER, PERAWAT, BIDAN SERTA SELURUH UNIT/BAGIAN HINGGA TENAGA PENDUKUNG LAINNYA YAKNI CLEANING SERVICE DAN SATPAM UNTUK LEBIH MENGEDANKAN PELAYANAN DARI JABATAN YANG DIMILIKI. MEMBANGUN BUDAYA TEAM WORK MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI DAN PROFESIONAL. PENINGKATAN LAYANAN INI DALAM HAL KEDISIPLINAN TENAGA MEDIS, KERAMAHAN, KEBERSIHAN, KERAPIAN DAN KETEPATAN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG DATANG KARENA MEMBUTUHKAN LAYANAN MEDIS DI RSUD OK ARYA ZULKARNAIN.

PENERAPAN DISIPLIN BAGI TENAGA MEDIS TERUTAMA DOKTER UNTUK STAND BY SESUAI JADWAL DAN TEPAT WAKTU HADIR DI RSUD OK ARYA. SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK HARUS MENUNGGU LAMA UNTUK DAPAT PELAYANAN MEDIS. KARENA DOKTER MERUPAKAN UJUNG TOMBAK YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM LAYANAN MEDIS. JUGA BAGI PERAWAT UNTUK LEBIH GESIT DAN RESPONSIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN. DAN TETAP RAMAH SERTA SOPAN DALAM MELAYANI MASYARAKAT YANG BEROBAT KE RSUD OK ARYA ZULKARNAIN.

MEMASTIKAN STOK OBAT TERSEDIA DENGAN LENGKAP. TERUTAMA UNTUK OBAT-OBATAN YANG HARUS DIBERIKAN SESEGERA MUNGKIN, SEPERTI OBAT RABIES MAUPUN ANTI BISA ULAR. KARENA PASIEN YANG MEMBUTUHKAN OBAT INI TIDAK DAPAT MENUNGGU LAMA HARUS SEGERA MENERIMA PENGOBATAN.

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

REKOMENDASI

DIMINTA KEPADA BUPATI BATU BARA UNTUK MENGEVALUASI KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KHUSUSNYA DI BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN SEHINGGA KABUPATEN BATU BARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN BENAR BENAR DAPAT TERCAPAI.

PEMBERIAN DANA BANTUAN PERTANIAN YANG MERUPAKAN DANA HIBAH KEPADA PARA PETANI UNTUK DAPAT MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS HASIL PERTANIAN. DIMANA DANA INI BUKAN MERUPAKAN DANA UNTUK KOPERASI. UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN TANAMAN PANGAN KHUSUSNYA DALAM SKALA KECIL DIMINTA KEPADA PEMERINTAH BATU BARA UNTUK MENGKAJI PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETANI TANAMAN PANGAN.

PIHAK DINAS PERTANIAN AGAR SEGERA BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI LAINNYA UNTUK PERBAIKAN KERUSAKAN TANGGUL SIDALU DALU. JIKA DIPERLUKAN DAPAT BERKOORDINASI KE TINGKAT PROVINSI UNTUK PERBAIKAN TANGGUL TERSEBUT.

AGAR DILAKUKAN KOORDINASI KE BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II GUNA MENGATASI SENDIMENTASI SUNGAI DAN IRIGASI YANG ADA DI KABUPATEN BATU BARA. SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KEBUTUHAN AIR BAGI LAHAN PERTANIAN MAUPUN PENCEGAHAN DINI POTENSI BANJIR SAAT TINGGI CURAH HUJAN PADA HULU SUNGAI.

MELAKUKAN OPERASI PASAR UNTUK PENGADAAN BIBIT/BENIH. SEHINGGA DAPAT MENGONTROL HARGA PASAR UNTUK BIBIT/BENIH DAPAT TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT.

PENDISIPLINAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN. DIPASTIKAN SETIAP PENYULUH PERTANIAN SIAGA DAN AKTIF DI WILAYAH TUGASNYA MASING-MASING. PENINGKATAN PENGAWASAN MUTLAK DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN PARA PENYULUH PERTANIAN TERSEBUT SECARA RUTIN DAN PERIODIK BERINTERAKSI MEMBERIKAN PENYULUHAN KEPADA PARA PETANI UNTUK MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN PERTANIAN, SEHINGGA HASIL PANEN DAPAT LEBIH DITINGKATKAN.

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN. SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI TERBAIK DAN EFEKTIF KEPADA PARA PETANI. BAHKAN DAPAT BERPERAN MEMBERIKAN INOVASI PERTANIAN AGAR LEBIH EFEKTIF DAN MODERN. SALAH SATUNYA DENGAN PERBEDAAN MUSIM TANAM PARA PENYULUH SEHARUSNYA DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI.

SEGERA BENTUK TIM PENGAWASAN PEREDARAN PUPUK UNTUK MENCEGAH KELANGKAAN PUPUK DI KABUPATEN BATU BARA. TIM

PENGAWAS INI DAPAT MELIBATKAN PERSONIL LINTAS SEKTORAL DARI KEPOLISIAN DAN TNI SERTA KEJAKSAAN.

LITBANG DARI DINAS PERTANIAN AGAR AKTIF DALAM PENGEMBANGAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK, PUPUK KOMPOS DAN JUGA VARIETAS TANAMAN UNGGULAN PERTANIAN.

PENINGKATAN LUAS LAHAN PERTANIAN TERUTAMA TANAMAN PANGAN. DIHARAPKAN DI MASA DEPAN AKAN MENJADI SALAH SATU LUMBUNG BERAS DI SUMATERA UTARA.

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

REKOMENDASI

PENDATAAN NELAYAN TRADISIONAL UNTUK DATA BASE JUMLAH NELAYAN YANG ADA DI KABUPATEN BATU BARA. SEHINGGA DAPAT DIBUAT PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENGETAHUAN SERTA KEMAMPUAN NELAYAN DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN.

MENDORONG TERCIPTANYA ALAT TANGKAP IKAN YANG LEBIH MODERN, EFEKTIF DAN PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS NELAYAN. ALAT TANGKAP IKAN YANG LEBIH INOVATIF  DAN  RAMAH  LINGKUNGAN  MUTLAK  DIPERLUKAN.

KARENA HINGGA SAAT INI ALAT TANGKAP YANG DIGUNAKAN MASIH TRADISIONAL.

LAKUKAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL PARA NELAYAN. DAN BANTU PARA NELAYAN TERSEBUT UNTUK DAPAT MEMILIKI DOKUMEN RESMI. SEHINGGA PARA NELAYAN DAPAT MEMPEROLEH BBM BERSUBSIDI UNTUK MELAUT TANPA HARUS MELALUI CARA-CARA YANG MELANGGAR HUKUM. INI SEBAGAI BENTUK EDUKASI PEMERINTAH KEPADA PARA NELAYAN AKAN PENTINGNYA DOKUMEN TERSEBUT. KAREN HAKEKATNYA DINAS MERUPAKAN UNSUR PEMBINA. SEHINGGA DAPAT TERWUJUD PEMERATAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN UNTUK PARA NELAYAN.

LAKUKAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KE PARA PETERNAK DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN. SELAIN ITU JUGA AGAR LEBIH PRO AKTIF DALAM MEMBERIKAN SOLUSI KEPADA PARA PETERNAK SAAT HEWAN TERNAKNYA TERSERANG PENYAKIT.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REKOMENDASI

BERANTAS PUNGLI KEPADA SESAMA ASN YANG NAIK PANGKAT/GOLONGAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM DI DALAM BKPSDM KABUPATEN BATU BARA. DAN SEGERA LAKUKAN INVESTIGASI TERKAIT PUNGLI TERSEBUT UNTUK DISERAHKAN KEPADA PIHAK PENEGAK HUKUM.

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DIGITALISASI DALAM HAL PENGURUSAN KEPANGKATAN OLEH ASN, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PUNGLI ATAU SUAP DALAM HAL PENGURUSAN KEPANGKATAN.

PENINGKATAN PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PARA ASN. SEHINGGA PARA ASN DAPAT LEBIH PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN BERKOMPETEN DALAM PENGABDIANNYA KEPADA MASYARAKAT. SERTA DAPAT MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN BAIK DAN PROFESIONAL.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

REKOMENDASI

AGAR DILAKUKAN STANDARISASI TENTANG DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA SEHINGGA TERDAPAT KESERAGAMAN DOKUMEN SPJ DI SELURUH OPD.

PENEMPATAN PERSONIL YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SIPD. SEHINGGA TIDAK TERJADI LAGI DALAM PENGELOLAAN DATA BASE YANG AKUNTABEL, AKURAT DAN EFISIEN.

PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGAWASAN ATAS ASET-ASET KEBUPATEN BATU BARA, BAIK YANG DIDALAM MAUPUN DILUAR KABUPATEN BATU BARA, SEHINGGA DAPAT TERJAGA DAN TIDAK DIKUASAI OLEH SEGELINTIR INDIVIDU DAN KELOMPOK.

BADAN PENDAPATAN DAERAH

REKOMENDASI.

PENGADAAN SARANA DAN SARANA DALAM MENDUKUNG PENDATAAN DAN PENAGIHAN OLEH PETUGAS. SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT SECARA MAKSIMAL TEREALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

HARUS LEBIH INTENSIF DAN PROAKTIF DALAM MEMENUHI CAPAIAN TARGET SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP). DIMANA BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK TAAT DAOAT DILAKUKAN TINDAKAN TEGAS DENGAN MENERAPKAN SANKSI YANG BERLAKU. JIKA DIPERLUKAN DAPAT DENGAN MENERAPKAN SANKSI SOSIAL BERUPA PEMASANGAN BANNER PADA TEMPAT USAHANYA.

MELAKUKAN SOSIALISASI TAAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH UNTUK CAPAIAN TARGET

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

REKOMENDASI.

PEMUTAKHIRAN SARANA DAN PRASARAN PENAGGULANGAN BENCANA HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDATAAN MITIGASI BENCANA YANG BERPOTENSI TERJADI.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

KETERSEDIAAN STOK KEBUTUHAN PANGAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

REKOMENDASI

LAKUKAN KAJIAN STRATEGIS DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN YANG DIBUTUHKAN DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

BERKOORDINASI LINTAS OPD UNTUK MEMBANTU MELAKUKAN PENELITIAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH OPD TERSEBUT.

PENELIATAN DALAM MENGGALI POTENSI SUMBER DAYA DAN INVENTASI YANG DAPAT DITAWARKAN KEPADA PARA INVESTOR UNTUK DAPAT BERINVESTASI DI KABUPATEN BATU BARA.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

REKOMENDASI

SINKRONISASI DATA ORGANISASI MSYARAKAT DAN ORGANISASI PEMUDA YANG ADA DI KABUPTEN BATU BARA, SEHIGGA MEMILIKI DATA BASE ORGANISASI YANG VALID.

LAKUKAN MONITORING KEGIATAN ORMAS DAN OKP YANG BEROPERASI DI KABUPATEN BATU BARA DAN MEMASTIKAN TIDAK MENGGANGGU INVESTASI DAN JUGA USAHA MASYARAKAT.

TINGKATKAN KINERJA APARATUR.

DINAS PENDIDIKAN

REKOMENDASI

LAKUKAN PENAMBAHAN PENGAWAS SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DAN SMP. SEBARANNYA DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN PADA SELURUH JENJANG PENDIDIKAN.

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN PADA BALAI PELATIHAN GURU. SEHINGGA DAPAT SECARA PROFESIONAL MELAKUKAN TRANSFER ILMU PENGETAHUAN KEPADA PESERTA DIDIK.

LAKUKAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEBAGAI MANA YANG TERTUANG DALAM STANDART NASIONAL PENDIDIKAN.

LAKUKAN PERBAIKAN SARANA PENDIDIKAN SECARA EFISIENSI ANGGARAN, SEHINGGA PROSES BELAJAR MENGAJAR DAPAT SECARA MAKSIMAL DILAKSANAKAN SEBAGAI MANA TUNTUTAN STANDART KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDART PROSES PENDIDIKAN TERSEBUT.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REKOMENDASI

PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SECARA EFISIEN DAN SKALA PRIORITAS. SEHINGGA PEMBANGUNAN DAPAT DIRASAKAN SECARA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT.

DANA CADANGAN UNTUK PERBAIKAN KHUSUSNYA JALAN KABUPATEN YANG BANYAK BERLOBANG SEGERA DIMANFAATKAN UNTUK MENGHINDARI KECELAKAAN YANG FATAL BAGI PENGGUNA JALAN DAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA SEHINGGA TIDAK MENYEBABKAN KERUSAKAN YANG LEBIH PARAH LAGI, CONTOHNYA JALAN KABUPATEN DARI SIMPANG TIGA TALAWI MENUJU KE KOTA LIMAPULUH.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI

LAKUKAN KAJIAN DAN SURVEY UNTUK LOKASI BARU TPST YANG MEMENUHI SYARAT TERUTAMA DARI SISI AKSES DAN LINGKUNGAN SEKITAR YANG TIDAK MENGGANGGU KENYAMANAN MASYARAKAT SEKITAR

PENAMBAHAN TENAGA ASN YANG BERKOMPETEN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP. SEHINGGA KEBUTUHAN DALAM PELAYANAN DAPAT SECARA MAKSIMAL DIBERIKAN.

PENGADAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI BATU BARA.

LAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN SERTA PENGAWASAN TERHADAP LIMBAH YANG DIHASILKAN INDUSTRI YANG ADA DI KABUPATEN BATU BARA.

DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REKOMENDASI

LAKUKAN KOORDINASI DENGAN BERBAGAI ASOSIASI PENGUSAHA UNTUK DAPAT MENAMBAH LAPANGAN KERJA DAN MENGUTAMAKAN TENAGA KERJA LOKAL BATU BARA YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN YANG BERADA DI KABUPATEN BATU BARA.

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEAHLIAN KERJA DENGAN MEMBUKA BERBAGAI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI. SEHINGGA ANGKATAN KERJA YANG MEMILIKI TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH DAPAT DI BERDAYAKAN DENGAN KEAHLIAN YANG DIMILIKINYA DARI HASIL PELATIHAN KERJA.

LAKUKAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA/BADAN YANG MENERBITKAN KOMPETENSI KERJA, SEHINGGA KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA DAPAT DIPENUHI.

MENDORONG DINAS MENGGANDENG PIHAK KADIN MAUPUN APINDO UNTUK MENGGELAR JOB EXPO. SEHINGGA DAPAT SECARA LANGSUNG PERUSAHAAN DAPAT MELAKUKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

LAKUKAN PENGAWASAN SECARA KETAT BAGI PEKERJA MIGRAN YANG AKAN BEKERJA DILUAR NEGERI. PENGAWASAN INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA.

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REKOMENDASI

DIMINTA KEPADA BUPATI BATUBARA UNTUK MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SECARA MENYELURUH SEHINGGA BERBAGAI PERSOALAN DI MASYARAKAT YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH SOSIAL DAPAT SEGERA DI ATASI.

LAKUKAN SINKRONISASI DATA INDIKATOR DTKS KEMENSOS DAN KELUARGA RESIKO STUNTING YANG DIMILIKIM OLEH BKKBN SERTA ANGKA KEMISKINAN DARI BPS. SEHINGGA MEMILIKI DATA BASE YANG VALID UNTUK DAPAT MENENTUKAN PROGRAM PENGENTASANNYA.

LAKUKAN PENGAWASAN DAN SOSIALISASI BAHAYA KEKERASAN TERHADAP  ANAK  YANG  DAPAT  MERUSAK  GENERASI  EMAS KABUPATEN BATU BARA. SERTA LAKUKAN KAJIAN DAMPAK DARI KEKERASAN ANAK TERSEBUT DAN JUGA SOLUSI DALAM MENGATASINYA.

DINAS PERPUSTAKAAN

REKOMENDASI

PENINGKATAN KUALITAS GEDUNG PERPUSTAKAN AGAR SESUAI STANDARISASI PERPUSTAKAAN TINGKAT KABUPATEN. SEHINGGA DAPAT MENJADI SARANA PENDUKUNG PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN MENDORONG GEMAR MEMBACA BAGI MASYARAKAT.

PENAMBAHAN JUMLAHN KOLEKSI BUKU BACAAN YANG ADA DI PERPUSTAKAAN. TERUTAMA BUKU KEBUDAYAAN DAN TEKNOLOGI.

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI TENAGA PENGELOLA ARSIP. INI SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENJAGA KUALITAS ARSIP.

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

REKOMENDASI

PENINGKATAN PEMBINAAN ATLET DI BERBAGAI CABANG OLAHRAGA.

PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT UMUM. SEPERTI RUANG TERBUKA HIJAU YANG MEMILIKI FASILITAS OLAHRAGA.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LATIHAN BAGI ATLET YANG MEMILIKI POTENSI. LAKUKAN PENGAWASAN SECARA INTENSI DAN PERIODIK

AKTIFKAN KEMBALI DESTINASI WISATA YANG ADA DI KABUPATEN BATU BARA. PEMERINTAH HARUS BISA MENCIPTAKAN DAN MEMBERIKAN RASA MANA, NYAMAN KEPADA PENGUNJUNG DI SETIAP TEMPAT WISATA. SELAIN ITU JUGA PELAYANAN YANG MAKSMAL HARUS DAPAT DIBERIKAN, SEHINGGA MENARIK MINAT WISATAWAN LOKAL.

BEKERJASAMA DENGAN PENGUSAHA TEMPAT WISATA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DENGAN MENCIPTAKAN IDE KREATIF DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN BUDAYA SETEMPAT.

HARUS MEMILIKI TARGET PAD DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TERSEBUT, NAMUN TIDAK MEMBERATKAN BAGI PARA WISATAWAN.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REKOMENDASI

PENAMBAHAN DAN PENGADAAN TENAGA ASN FUNGSIONAL TERUTAMA PADA TINGKAT PRANATA KOMPUTER, MANGGALA INFORMATIKA, AHLI PRATAMA TEKNIS JARINGAN INSTALASI DAN LAIN-LAIN.

MENDORONG PENINGKATAN KEMAMPUAN BAGI ASN UNTUK DAPAT MENDUDUKI POSISI FUNGSIONAL. SEHINGGA PROGRAM KERJA DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.

PENINGKATAN KEBUTUHAN INDEKS SBPE, KAMI, SPSS SANGAT MUTLAK DIPERLUKAN DAN HARUS SEGERA DI REALISASIKAN.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

REKOMENDASI

PENINGKATAN KUALITAS JARINGAN PADA SISTEM JARINGAN TERPUSAT UNTUK TIMBAL BALIK DATA KEPENDUDUKAN. SEHINGGA TIDAK ADA KENDALA DALAM PELAYANANNYA.

LAKUKAN SOSIALISASI KE MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN, SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN.

LAKUKAN PELAYANAN MOBILE KEPENDUDUKAN KE SELURUH PELOSOK KABUPATEN BATU BARA UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN.

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REKOMENDASI

PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM MEMBANGUN UMKM DENGAN MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN, TERUTAMA BUMN DAN BUMD SERTA SWASTA.

AGAR MELIBATKAN DAN MENGGUNAKAN PRODUK KOPERASI DALAM SETIAP KEGIATAN PEMERITAH KABUPATEN BATU BARA. SEHINGGA KOMODITAS YANG DIHASILKAN KOPERASI DAPAT BERKEMBANG DAN MEMILIKI DAYA SAING.

SEKRETARIAT DAERAH

REKOMENDASI

DIMINTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH UNTUK LEBIH MEMPERHATIKAN PROSES PEMBAYARAN KEGIATAN YANG TERJADI DI SETIAP OPD.

OPTIMALISASI PENGETAHUAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN BERBASIS DIGITALISASI.

AGAR DILAKUKAN SOSIALISASI DAN JUGA INSTRUKSI DALAM PENGGUNAAN SARANA DIGITALISASI. SEHINGGA DAPAT SECARA MAKSIMAL DILAKUKAN EFISIENSI ANGGARAN.

SEKRETARIAT DPRD

REKOMENDASI

OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN ARSIP. JIKA PERLU DENGAN BERBASIS DATA DAN DIGITALISASI. SEHINGGA DAPAT DIAKSES MASYARAKAT.

OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENDUKUNG INFORMASI DAN KINERJA SEKRETARIAT. SEHINGGA DAPAT CEPAT DAN MUDAH DIAKSES.

AGAR DILAKUKAN EVALUASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI PARA ASN/PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN DISESUAIKAN DENGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIMILIKI.

INSPEKTORAT

REKOMENDASI

AGAR LEBIH PRO AKTIF DAN INTENS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN OPD HINGGA TINGKAT DESA.

LAKUKAN AUDIT PENGGUNAAN DANA DESA YANG DITEMPATKAN PADA BUMDES. KARENA MAYORITAS BUMDES TERSEBUT TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK. DIMANA BUMDES DENGAN MENGGUNAKAN DANA DESA DAPAT BERPERAN DALAM MENINGKTAKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA.

LAKUKAN PENERAPAN UNDANG UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH YANG DAPAT MENGONTROL DAN MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN DANA DESA DALAM PENGELOLAAN BUMDES

LAKUKAN KERJASAMA DALAM PENGADAAN TENAGA AHLI FISIK YANGD DAPAT DILAKUKAN DENGAN POLITEKNIK MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REKOMENDASI

PENINGKATAN LAYANAN PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA.

LAKUKAN KAJIAN ATAU STUDI KELAYAKAN POTENSI INVESTASI YANG ADA DI KABUPATEN BATU BARA

LAKUKAN SOSIALISASI PENTINGNYA PERIZINAN BERUSAHA, TERUTAMA PARA PELAKU USAHA UMKM

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

REKOMENDASI

AGAR DILAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PERANGKAT DESA UNTUK LEBIH MEMAHAMI TUPOKSINYA DALAM MENGELOLA DESA DAN MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

LAKUKAN EVALUSI TERHADAP BUMDES YANG PENGURUSNYA TIDAK AKTIF DAN TIDAK MEMILIKI PROGRAM KERJA

PENAMBAHAN PERSONIL PADA DINAS PMD HARUS SEGERA DILAKUKAN DENGAN BERKOORDINASI KE BKD MAUPUN SKRETARIAT DAERAH

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA.

DINAS PERHUBUNGAN

REKOMENDASI

PELAKSANAAN KENDARAAN BERMOTOR HARUS SEGERA DITERAPKAN. KERUSAKAN PADA ALAT UJI HARUS SEGERA DIPERBAIKI. SEHINGGA TIDAK MENJADI KENDALA

PENINGKATAN TENAGA PENGUJI LAIK KENDARAAN HARUS LEBIH DIOPTIMALKAN.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

REKOMENDASI

AGAR LEBIH SIGAP DAN SIAGA SERTA TANGGAP DALAM MENJALANKAN TUGAS. SEHINGGA KEBERADAANNYA DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT. LAMBATNYA PENANGANAN AKAN MENIMBULKAN KEKECEWAAN MASYARAKAT

PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMAMPUAN TENAGA SATPOL PP. DIPERLUKAN PELATIHAN FISIK DAN PEMBEKALAN TERKAIT HUKUM TERUTAMA PENERAPAN PERDA.

KECAMATAN SEKABUPATEN BATU BARA

REKOMENDASI

AGAR LEBIH PRO AKTIF MEMANTAU DAN MEMONITORING SELURUH KEGIATAN DI DESA-DESA

MENDORONG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SERTA MONITORING PELAKSANAAN BUMDES UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYRAKAT

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

PDAM TIRTA TANJUNG

REKOMENDASI

PENGAWASAN ATAS LAYANAN JARINGAN KE MASYARAKAT. SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PENCURIAN AIR SECARA MASIVE.

PENINGKATAN KUALITAS AIR DAN JUGA PERLUASAN JARINGAN LAYANAN

BUMD (PT BAHTERA BERJAYA)

REKOMENDASI

a. DIMINTA KEPADA BUPATI BATU BARA UNTUK MELAKUKAN EVALUASI MENYELURUH TERHADAP KEBERADAAN BUMD PT BAHTERA BERJAYA DAN JIKA DIANGGAP MEMBEBANI APBD KABUPATEN BATU BARA MAKA PERLU DI LAKUKAN KAJIAN UNTUK PEMBUBARANNYA.

SEBAGAI PENUTUP PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS LKPJ BUPATI BATU BARA MEMBERIKAN REKOMENDASI SECARA MENYELURUH TERHADAP KONDISI YANG TERGAMBAR PADA LKPJ BUPATI BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024, DAN JUGA MERUPAKAN KESIMPULAN DARI HASIL PEMBAHASAN :

DIREKOMENDASIKAN KEPADA OPD YANG MEMPUNYAI PAD UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA DAN MENCARI TEROBOSAN TEROBOSAN LAIN SUPAYA PAD KITA MENINGKAT KHUSUSNYA

MASIH RENDAHNYA PENDAPATAN RISTRIBUSI DAERAH KITA (62,96%)

DINAS PU SUPAYA SEGERA MENYELESAIKAN PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA YANG MASIH TERSISA.

DIMINTA KEPADA BUPATI BATU BARA UNTUK MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA ASN DI KABUPATEN BATU BARA, KHUSUSNYA PEGAWAI STRUKTURAL YANG MENEMPATI DUA POSISI (RANGKAP JABATAN) DAN SEGERA MELAKUKAN PENGISIAN STRUKTURAL YANG MASIH KOSONG SESUAI DENGAN REGULASI YANG BERLAKU.

DALAM PEMBAHASAN LKPJ SEBAIKNYA OPD PRO AKTIF UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN, KHUSUSNYA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAN DINAS PENANAMAN MODAL SATU PINTU.

DEMIKIAN DISAMPAIKAN REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN BATU BARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024. AKHIRNYA DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, PANSUS DPRD PEMBAHASAN LKPJ BUPATI BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024 MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KERJA SAMANYA SELAMA PEMBAHASAN DILAKUKAN. DALAM KESEMPATAN INI IZINKAN SAYA MEWAKILI PANSUS MEMOHON MAAF APABILA ADA PERKATAAN DAN TINDAKAN YANG KURANG BERKENAN SELAMA DILAKUKAN PEMBAHASAN BERLANGSUNG.

HORMAT KAMI

HUMAS DPRD KAB. BATUBARA